SURABAYA – Dalam rangka memperingati Hari Nusantara yang bertepatan pada 13 Desember 2017, Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menyelenggarakan kuliah Djoeanda untuk Kebangsaan dan Kemaritiman, Rabu Pagi 13/12.

Menurut Prof. Daniel Mohammad Rosyid, Dekan FT Kelautan ITS, bahwa acara yang digelar di Gedung Robotika ITS menghadirkan pembicara spesial, Ir. Sarwono Kusumaatmaja (mantan Menteri Kelautan RI) dan Laksamana (Purn) Dr. Marsetio (mantan KSAL). “Acara ini sengaja digelar di Hari Nusantara untuk memberikan sumbangsih pemikiran tentang wawasan nusantara”, jelasnya.

“Kuliah perdana ini bertema potensi kamaritiman nasional dan penegakan kedaulatan maritim”, ungkapnya.

Daniel menginformasikan bahwa peserta yang mengikuti kuliah ini sejumlah 500 mahasiswa baru FTK ITS dan wakil mahasiswa baru di lingkungan ITS serta PTN/PTS lain di Surabaya. “Tujuannya untuk memberikan pencerahan dan wawasan nusantara dalam bidang kemaritiman dan kelautan bagi mahasiswa calon penerus bangsa ke depan”, ungkap Daniel.

BACA JUGA – Usung Smart Eco Campus, ITS Pertahankan Gelar Kampus Hijau

Daniel M Rosyid juga menjelaskan bahwa visi maritim yang diusung oleh Pemerintah Jokowi sesungguhnya mensyaratkan perubahan besar pada paradigma pembangunan nasional kita. “Visi maritim merupakan visi ruang, bukan visi komoditi. Artinya visi pemerataan pembangunan, bukan visi pertumbuhan. Dalam konteks ini, perubahan paradigmatik yang diimplikasikan oleh visi baru ini perlu disosialisasikan dan ditindaklanjuti dalam kebijakan dan program pembangunan”, tegas Daniel.

“Visi Maritim Pemerintah saat ini dapat dipandang sebagai perwujudan Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang telah mengubah wajah Republik Indonesia dari negara yang terpecah-pecah menjadi sebuah negara kepulauan yang disatukan oleh laut-lautnya”, imbuhnya.

Daniel juga menyatakan bahwa visi yang diusung sejak Presiden Abdurrahman Wachid dan diperkuat oleh Pemerintah saat ini sekaligus merupakan koreksi atas paradigma pulau besar Orde Baru yang tidak sesuai dengan kenyataan RI sebagai negara kepulauan. “Ini upaya koreksi atas obsesi pertumbuhan berbasis komoditi yang telah menyebabkan kesenjangan spasial dan ketimpangan sosial yang mengancam persatuan nasional”, ungkapnya.

Menurutnya, visi kemaritiman ini dengan demikian juga merupakan visi yang ikut membentuk wajah kebangsaan kita sebagai bangsa bahari. “Oleh karena itulah membangun kemaritiman adalah membangun kebangsaan kita sendiri”, jelasnya. (Red)