Kurikulum Haruskah Terus Berubah? (1)

Oleh: M Arfan Mu’ammar

Salah satu alasan kenapa kurikulum terus berubah adalah: karena masyarakat terus berubah. Pendidikan tidak diselenggarakan di ruang kosong, akan tetapi diselenggarakan di tengah-tengah masyarakat yang terus berubah.

Untuk mengakomodir perubahan masyarakat yang terus berubah itu, maka kurikulum pun harus terus berubah sebagaimana masyarakat yang terus berubah.

Karena itu di lembaga pendidikan ada istilah tracer study, yang isinya adalah instrumen kepuasan pengguna lulusan. Apakah produk lulusan sekolah atau perguruan tinggi sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat atau pengguna lulusan?

Instrumen itu diisi oleh pengguna lulusan, lalu menjadi bahan evaluasi lembaga pendidikan untuk membuat penyesuaian kurikulum baru. Penyesuaian dan perubahan kurikulum biasanya 5-6 tahun sekali.

Namun, ada juga lembaga pendidikan yang kurikulumnya tidak pernah berubah, kalaupun ada perubahan, itupun tidak signifikan, hanya sebagian kecil, tidak begitu substansial.

Walaupun demikian, bukan berarti lulusan mereka tidak bermutu, justru banyak lulusan siswa sekolah-sekolah ini yang berkualitas. Bisa melanjutkan sekolah ke luar negeri.

Lantas mana yang lebih baik? model lembaga pendidikan dengan kurikulum yang terus berubah dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat atau lembaga pendidikan yang kurikulumnya tetap dan tidak pernah berubah?

Ada sebuah ilustrasi yang menarik terkait hal itu, saya dapatkan ilustrasi ini dari Dr. Bachtiar Syaiful Bachri, M.Pd, Kepala Pusat Kurikulum dan Sumber Belajar Universitas Negeri Surabaya.

Misalkan ada dua penjual makanan, yang pertama bernama Bu Hari dan yang kedua bernama Pak Jo. Kedua penjual makanan tersebut sangat laris manis. Walaupun keduanya memiliki karakter yang berbeda.

Bu Hari misalkan, dia seorang pedagang yang berjualan rawon, kekhasan rawon bu Hari adalah rawonnya cukup pedas, walaupun cukup pedas tapi kalau beli rawon di bu Hari antrinya sangat mengekor panjang.

Karena kebetulan Anda tidak suka pedas, lalu Anda pesan rawon ke bu Hari dengan mengatakan: “bu saya beli rawon satu ya, tapi jangan pedas”. 

Kira-kira apa jawaban bu Hari?

Sambil tetap melayani konsumen yang lain, bu Hari mengatakan dengan nada datar: “rawonku ya ngene iki pedes, sampean lek gak gelem pedes, ya deleko rawon liyo” (rawon saya ya begini ini pedas, kalau gak suka pedas, ya cari saja yang lain).

Sama saja Anda mengatakan kepada penjual gudek Jogja: “bu saya mau pesan gudeg satu, tapi jangan yang manis ya, saya minta gudegnya yang asin”. 

Apa jawaban penjual gudeg Jogja?

“Mas, kalau mau gudegnya asin, gudegnya dikasih kuah air laut saja ya” hehe

Bu Hari dan penjual gudeg tidak bisa menjual makanan berdasarkan permintaan konsumen, dia sudah punya standar dan ciri khasnya tersendiri, Anda suka silahkan makan, tidak suka silahkan cari yang lain. Toh dengan Anda tidak beli di situ, bu Hari dan penjual gudeg tidak kekurangan pembeli.

Tidak sedikit pendidikan yang menganut model ini. Seperti di pondok pesantren, mereka cenderung memiliki kurikulum yang baku dan tahan lama, tidak mudah berubah. Dalam aliran filsafat pendidikan, mereka ini dapat digolongkan penganut paham perenneliasme pendidikan.

Ambil saja contoh Pondok Modern Gontor, tempat saya dulu mengenyam pendidikan. Yang namanya mata pelajaran durusullughoh, fiqhul wadhih, nahwu, ilmu mawaris, ilmu mantik, khulasoh nurul yaqin, tafsir al-madrosih, mahfudzat dan sebagainya, dari sejak saya dulu hingga saat ini sama saja, menggunakan buku yang sama.

Jadi, kalau Anda punya tiga anak, semuanya mondok di Gontor, maka Anda cukup beli buku pelajaran untuk anak pertama saja, karena anak kedua dan ketiga bisa menggunakan warisan buku dari anak pertama.

Apakah lulusan pendidikan model seperti itu tidak berkualitas? saya rasa para pembaca sudah tahu, banyak lulusan Gontor yang sudah berkiprah di ranah nasional dan international. Bahkan Universitas Al-Azhar Kairo lebih dahulu mengakui ijazah Gontor daripada Indonesia sendiri.

Dengan tidak mempertimbangkan masukan dari pengguna lulusan, apakah Gontor sepi dari pendaftar santri baru?

Setiap tahun, pendaftar santri baru di Gontor mencapai ribuan calon pelajar (capel), padahal kapasitas tampung di Gontor 1 untuk santri baru tidak mencapai seribu.

Rupanya, model pendidikan ala Bu Hari dan penjual Gudeg masih banyak diminati masyarakat. Mereka memiliki standar tersendiri dalam menentukan kualitas lulusan. Dalam mengatur ritme kehidupan di lembaga pendidikanya.

Ada sebuah komentar yang menarik di IG @gontormendunia, ketika itu ada orang tua yang ingin memondokkan anaknya di Gontor, lalu dia bertanya: “Assalamu’alaikum Ustad, saya pengen mondokin anak saya di Gontor, tapi katanya di sana gak boleh bawa kipas angin ya? anak saya gak bisa tidur kalau kepanasan, gimana dong ustad?”.

Lalu dijawab begini: “Sebenarnya niat bapak mau mondokin anak ini untuk belajar atau untuk tidur? kalau khawatir masalah tidur, bapak cari hotel saja jangan cari pondok”

Contoh kedua adalah penjual bernama Pak Jo, dia berjualan nasi goreng, pembelinya cukup banyak, dari berbagai macam daerah, kalau beli minimal 30 menit antri, walaupun begitu, orang-orang rela antri panjang demi ingin menikmati nasi goreng Pak Jo.

Lantas Anda ingin beli nasi goreng pak Jo, istri Anda bilang: “yah jangan lupa ya, nasi goreng saya cabe tiga, dan nasi goreng buat anak-anak tanpa cabe”.

Pesanan itu lantas Anda sampaikan ke pak Jo, kira-kira bagaimana respon pak Jo?

Setelah melayani, pak Jo mengatakan: “mas ini nasi gorengnya, yang karet dua tidak pake cabe ya mas, sedang yang karet satu pedas”.

Restoran atau tempat makan seperti ini biasanya menyediakan kotak saran di dekat pintu keluar atau di kasir. Pemilik rumah makan sangat berharap masukan dan saran dari konsumen, apakah produk yang dihasilkan sudah sesuai ataukah belum?

Kira-kira begini, kalau Anda mau jualan roti, Anda membuat roti yang sesuai dengan selera konsumen atau roti yang sesuai dengan selera Anda sendiri?

Walaupun roti rasa duren sangat diminati misalkan, tapi karena dengan bau duren saja kepala Anda sudah pusing, maka Anda tidak mau membuat roti isi duren, tapi membuat roti isi coklat atau kacang, padahal rasa itu sudah kuno, tidak banyak yang suka. Ya sudah, buat-buat sendiri, lalu makan-makan sendiri saja, hehe

Ada satu kampus swasta di Surabaya, kampus itu bekerjasama dengan industri perbankan, banyak pengajarnya dari praktisi perbankan. Karena sudah ada kerjasama, maka lulusan dari kampus itu sangat mudah mencari kerja, bahkan belum lulus saja sudah diinden oleh lembaga perbankan, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi.

Kurikulum di kampus tersebut betul-betul menyesuaikan kebutuhan perbankan sebagai pengguna. Pihak perbankan akan mengatakan kepada kampus bahwa kita butuh tenaga yang ahli di bidang a, b, c dan d, maka kampus pun mencetak tenaga perbankan sesuai dengan request dari pihak pengguna (perbankan) tadi.

Apakah kampus dengan model tersebut bagus?

Kalau menurut standar akreditasi kampus unggul, di antara penciri kampus yang unggul adalah masa tunggu lulusan di bawah 3 bulan, artinya setelah lulus, mahasiswa sudah bisa mendapatkan pekerjaan, paling lama 3 bulan. 

Kalau melihat kampus tadi, masa tunggunya tidak 3 bulan lagi, malah 0 bulan. Kenapa?. Lha mereka belum lulus saja kan sudah diinden. Artinya ketika mereka lulus sudah langsung bekerja.

Dan masa tunggu 0 bulan inilah yang menjadi daya tarik. Sehingga banyak orang tua berbondong-bondong memasukkan anaknya untuk kuliah di kampus itu. Karena orang tua mana yang tidak suka, jika anaknya lulus kuliah langsung dapat kerja?

Hampir semua orang tua memasukkan anak ke kuliah berharap agar anaknya setelah lulus kuliah dapat pekerjaan yang baik dan tidak lama-lama menganggur.

Kembali ke pertanyaan awal, lantas mana yang lebih bagus? lembaga pendidikan dengan model bu Hari atau dengan model pak Jo?

Bersambung…

Rumah Pendidikan
About Rumah Pendidikan 528 Articles
RAPIDO adalah Rumah Pendidikan Indonesia. Website ini adalah rumah bagi seluruh masalah pendidikan di Indonesia untuk didialogkan dan didiskusikan. Karenanya website ini bukan hanya media guru dalam mengaspirasikan permasalahannya, akan tetapi media bagi pemegang kebijakan (pemerintah) dalam mengambil setiap kebijakannya.